Status Perkawinan dan Hak Nafkah Istri Non- Muslim (Bukan Ahlul Kitab) Pasca Suami Mualaf

Analisis Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i

Abstract

Putusnya perkawinan akibat perpindahan agama suami (mualaf) memicu kompleksitas hukum, khususnya terkait pemenuhan hak-hak keperdataan istri non-muslim pada masa transisi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di Indonesia mensyaratkan kesatuan akidah sebagai keabsahan nikah, namun mengalami kekosongan norma dalam mengatur status penangguhan dan perlindungan hak nafkah istri secara spesifik pasca terjadinya peralihan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan dan hak nafkah istri non-muslim pasca suami mualaf menurut KHI, serta membandingkannya dengan konsep penangguhan (mauquf) dalam literatur fikih mazhab Syafi'i. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI cenderung memutus ikatan perkawinan secara langsung (fasakh) yang berpotensi menghilangkan hak nafkah istri secara tiba-tiba. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menawarkan solusi mauquf, yakni menunda putusan batal permanen hingga masa iddah selesai, sehingga hak-hak dasar istri seperti tempat tinggal dan uang belanja tetap terlindungi. Dengan demikian, pengadopsian konsep penangguhan ini ke dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan yang selaras dengan prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah.