Reformasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Analisis Kaidah Fikih Tasarruf al-Imam dan Legitimasi Otoritas Negara

Abstract

Penetapan batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bagian dari reformasi hukum keluarga yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Perubahan ketentuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memunculkan perdebatan karena syariat Islam tidak menentukan batas usia perkawinan secara eksplisit. Meskipun reformasi batas usia perkawinan telah banyak dikaji dari perspektif perlindungan anak dan maqashid al-syari‘ah, kajian mengenai legitimasi otoritas negara berdasarkan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bi al-maslahah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif kaidah tersebut sebagai dasar legitimasi reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan merupakan kebijakan negara yang sah dalam perspektif hukum Islam karena berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid al-syari‘ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-‘aql), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din). Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bi al-maslahah sebagai kerangka utama dalam menjelaskan legitimasi reformasi batas usia perkawinan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa reformasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan negara sepanjang berorientasi pada kemaslahatan publik dan tujuan syariat.