Hukum Waris Islam dan Realita Kontemporer

Analisis Rasionalitas dan Kritik

Abstract

Penetapan batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi bagian dari reformasi hukum keluarga yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Perubahan ketentuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memunculkan perdebatan karena syariat Islam tidak menentukan batas usia perkawinan secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bi al-maslahah sebagai dasar legitimasi reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan merupakan bentuk kebijakan negara yang sah dalam perspektif hukum Islam karena berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kebijakan tersebut memiliki relevansi dengan tujuan maqashid al-syari‘ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan akal (hifz al-‘aql). Penelitian ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan melakukan reformasi hukum keluarga Islam melalui kebijakan administratif selama bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat.