Kritik terhadap Ijtihad Progresif Mahkamah Agung

Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguji validitas metodologis ijtihad yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap sistem kewarisan Islam di Indonesia. Persoalan ini muncul dari ketegangan yang persisten antara prinsip fikih klasik yang secara ijmak melarang pewarisan lintas agama dengan doktrin progresif yang berkembang melalui Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999, hingga dikukuhkan secara formal melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018. Isu ini memiliki urgensi tinggi mengingat semakin kompleksnya komposisi keluarga lintas agama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tiga pendekatan secara terpadu, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijtihad progresif yang mengakomodasi wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, meskipun berangkat dari semangat keadilan dan kemanusiaan, mengandung kelemahan metodologis yang fundamental karena bertentangan dengan ijmak ulama, mengabaikan hierarki sumber hukum dalam uṣūl al-fiqh, serta menggunakan qiyās maʼa al-fāriq, dan tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad yang valid dalam kerangka uṣūl al-fiqh. Sebagai kontribusi novelty, artikel ini mengkonfrontasikan ijtihad yudisial tersebut secara terpadu dengan perspektif mazhab Syafiʿi yang dominan di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum kewarisan yang metodologis valid harus berpijak pada optimalisasi instrumen yang telah tersedia dalam fikih seperti wasiat sukarela dan hibah, bukan pada rekonstruksi norma yang memiliki status qaṭʾi.