Kedudukan Nafkah Hadanah yang Terabaikan sebagai Hak Pra-Kewarisan dalam Hukum Islam

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait pemenuhan hak anak, khususnya nafkah hadanah pasca perceraian. Meskipun hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, dalam praktiknya kewajiban tersebut sering terabaikan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum nafkah hadanah yang tertunggak, terutama ketika ayah meninggal dunia sebelum melunasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nafkah hadanah yang terabaikan menurut hukum Islam dan KHI, mengkaji pandangan fuqaha mengenai status nafkah hadanah yang tertunggak pasca perceraian, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap harta peninggalan pewaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan mazhab. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI belum mengatur secara eksplisit kedudukan nafkah hadanah yang tertunggak, namun kewajiban ayah terhadap nafkah anak tetap diakui secara implisit melalui ketentuan mengenai pemeliharaan dan pembiayaan anak. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan; mazhab Hanafi cenderung menganggap nafkah yang telah lewat waktunya dapat gugur, sedangkan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Malikiyah memandang nafkah tersebut tetap menjadi hak anak dan dapat berubah menjadi dain (utang). Oleh karena itu, nafkah hadanah yang tertunggak lebih tepat diposisikan sebagai utang pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan sebelum pembagian warisan guna menjamin perlindungan hak anak dan mewujudkan keadilan dalam hukum keluarga Islam.