Analisis Yuridis-Komparatif: Keabsahan dan Pembatalan Wakaf oleh Orang Pailit dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional

Abstrak

Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam mengalami perkembangan pesat di Indonesia, terutama dalam bentuk wakaf produktif yang didukung oleh UU No. 41 Tahun 2004. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan benturan hukum ketika wakif (pemberi wakaf) mengalami kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keabsahan dan mekanisme pembatalan wakaf yang dilakukan oleh orang pailit melalui pendekatan yuridis-komparatif antara perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik fikih maupun hukum positif sama-sama memprioritaskan pemenuhan hak kreditur, yang dalam fikih dianggap sebagai bagian dari huququl 'adamiyyin (hak sesama manusia) yang wajib ditunaikan dan merupakan manifestasi dari hifz al-mal(perlindungan harta). Fikih melalui konsep hajr 'alal muflis (pembatasan hukum atas orang pailit), memandang tindakan tabarru' (amal) seperti wakaf menjadi tidak sah (batal) atau setidaknya mauquf (ditangguhkan). Hal ini karena wakif kehilangan ahliyyat al-tabarru' (kecakapan berderma) akibat status pailitnya. Sejalan dengan itu, hukum positif melalui mekanisme Actio Pauliana memberikan kewenangan kepada Kurator untuk menuntut pembatalan wakaf yang merugikan kepentingan kreditur , khususnya yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan.Penelitian ini menyimpulkan adanya konvergensi filosofis yang melahirkan legitimasi ganda (syar’i dan yuridis-formal) terhadap pembatalan wakaf oleh debitur pailit. Hukum positif dapat dipandang sebagai instrumentasi prosedural modern bagi prinsip keadilan substantif dalam fikih. Keselarasan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi wakaf dan kepailitan.