Perlindungan Hukum terhadap Istri Siri dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Abstrak

okus penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap istri siri dalam pembagian harta bersama bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan siri serta harta bersama. Perkawinan siri merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang menarik untuk dikaji karena menimbulkan berbagai akibat hukum, khususnya berkaitan dengan kedudukan istri dalam memperoleh hak-haknya setelah perceraian. Bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan penting karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri. Salah satu persoalan yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan adalah mengenai pembagian harta yang diperoleh selama kehidupan rumah tangga. Penelitian ini membahas kedudukan dan penyelesaian harta bersama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi setelah terjadinya perceraian. Dalam perspektif hukum positif, konsep harta bersama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena mengakui adanya kontribusi suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an, praktik masyarakat, serta perkembangan hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi objek pembagian setelah perceraian. Namun, dalam perkawinan siri, permasalahan utama terletak pada pengakuan dan pembuktian hubungan perkawinan tersebut di hadapan hukum negara. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, perkawinan memperoleh pengakuan hukum negara sehingga harta yang diperoleh selama masa perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.